MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAKALE

SAKTI Sinergi Akuntabel Kompeten Transparan dan Independen
BerAKHLAK Bangga Melayani Bangsa

ℹ️ A. Ketentuan Umum Pelayanan Informasi

  1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
    • Prosedur Biasa; dan
    • Prosedur Khusus.
  2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
    • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
    • Informasi yang diminta bervolume besar;
    • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
    • Informasi yang diminta belum secara tegas termasuk dalam kategori wajib diumumkan/disediakan publik atau rahasia, sehingga memerlukan pertimbangan dan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
    • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
    • Termasuk informasi publik yang telah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia;
    • Tidak bervolume besar (jumlahnya terbatas); dan/atau
    • Perkiraan biaya serta waktu penggandaannya dapat ditentukan dengan mudah.

📋 B. Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan Prosedur Biasa dilakukan sesuai dengan skema alur berikut:

Skema Alur Prosedur Biasa Pelayanan Informasi
  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan menerima salinan bukti penerimaan.
  2. Petugas Informasi mencatat permohonan ke dalam Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait apabila informasi tidak membutuhkan izin khusus PPID.
  4. Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada PPID jika informasi yang diminta membutuhkan pengujian konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis jika permohonan ditolak.
  7. Jika permohonan diterima, PPID meminta unit terkait menghitung estimasi biaya penggandaan dan waktu penyelesaian (maksimal 3 hari kerja) untuk dituangkan dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B.
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima dari PPID.
  9. Pemohon diberikan kesempatan meninjau terlebih dahulu fisik informasi sebelum memutuskan untuk menggandakannya.
  10. Jika Pemohon menyetujui fotokopi dokumen, pembayaran biaya perolehan dilakukan kepada Petugas Informasi dengan bukti tanda terima resmi.
  11. Dokumen elektronik (softcopy) dikirimkan via email atau disalin ke media penyimpanan Pemohon tanpa pemungutan biaya penggandaan.
  12. Petugas Informasi menyelesaikan penggandaan dan menyerahkan dokumen sesuai waktu yang ditentukan (maksimal 2 hari kerja sejak pembayaran).
  13. Waktu penyelesaian dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja untuk proses pengaburan informasi rahasia, atau 3 (tiga) hari kerja untuk dokumen bervolume besar.
  14. Untuk daerah dengan keterbatasan akses fotokopi, jangka waktu penyelesaian dapat disesuaikan paling lama perpanjangan 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah menerima dokumen, Pemohon menandatangani kolom bukti penyerahan pada Register Permohonan.

⚡ C. Prosedur Khusus

Proses pelayanan informasi cepat melalui Prosedur Khusus mengikuti skema alur berikut:

Skema Alur Prosedur Khusus Pelayanan Informasi
  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi di meja layanan Pengadilan.
  2. Petugas Informasi mencatat permohonan ke dalam Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi bersama Penanggungjawab Informasi unit terkait langsung mencari dokumen dan menentukan rincian biaya perolehan.
  4. Apabila informasi sudah tersedia dan tidak memerlukan izin PPID, estimasi biaya dan waktu penyelesaian langsung dituliskan pada formulir permohonan.
  5. Pemohon dapat melihat/meninjau fisik informasi terlebih dahulu sebelum menentukan penggandaan.
  6. Proses pembayaran, penyalinan, dan penyerahan fisik informasi mengikuti ketentuan Prosedur Biasa.

💰 D. Biaya Perolehan Informasi

  1. Biaya perolehan informasi dibebankan langsung kepada Pemohon.
  2. Biaya terdiri atas biaya penggandaan riil (seperti fotokopi) serta biaya transportasi penggandaan jika diperlukan.
  3. Biaya penggandaan disesuaikan dengan tarif riil yang ditetapkan penyedia jasa fotokopi.
  4. Atasan PPID menetapkan standar biaya transportasi penggandaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah setempat.
  5. Penggandaan salinan putusan/penetapan untuk permohonan informasi umum tidak dikenakan biaya leges (bukan merupakan Salinan Resmi eksekusi).

⚖️ E. Syarat & Prosedur Pengajuan Keberatan

Pemohon berhak mengajukan keberatan apabila ditemukannya alasan berikut:

  • Adanya penolakan atas permohonan informasi;
  • Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  • Tidak ditanggapisinya permohonan informasi sesuai batas waktu;
  • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  • Tidak dipenuhinya permohonan informasi tanpa alasan sah;
  • Pengenaan biaya penggandaan yang tidak wajar; dan/atau
  • Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam pedoman.

📌 Permohonan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.

📝 F. Registrasi Pengajuan Keberatan

  1. Petugas Informasi wajib menyediakan Formulir Keberatan serta membantu pengisian formulir apabila diperlukan oleh Pemohon.
  2. Petugas Informasi menyerahkan langsung salinan formulir keberatan yang telah ditandatangani sebagai tanda terima resmi.
  3. Petugas Informasi mencatat pengajuan ke dalam Register Keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID (tembusan PPID) maksimal 2 (dua) hari kerja.

📬 G. Tanggapan atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan keputusan tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan dicatat.
  2. Keputusan tertulis Atasan PPID memuat:
    • Tanggal dan nomor surat keputusan;
    • Jawaban tertulis yang mendukung putusan PPID, atau membatalkan putusan PPID dan memerintahkan pemberian informasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja;
    • Penetapan biaya penggandaan wajar apabila terdapat sengketa biaya.
  3. Petugas Informasi menyampaikan surat keputusan Atasan PPID kepada Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima, serta mengirimkan tembusan ke Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung RI.
  4. Pemohon yang tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID berhak mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima.

📚 H. Reguasi & Dokumen Pedoman (SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011)

📜
Surat Keputusan Utama SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran I SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran II SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran III SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran IV SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran V SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran VI SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran VII SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran VIII SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran IX SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran X SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran XI SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥
📎
Lampiran SK KMA Lampiran XII SK KMA No. 1-144/2011
Unduh 📥

Lokasi Pengadilan


↗ Buka di Google Maps
Selamat datang di website Pengadilan Negeri Makale • Dilarang Memberikan Gratifikasi • Tolak Pungli, Lawan Korupsi, Mulai dari diri sendiri • Berani jujur adalah langkah awal membangun bangsa • Jangan biarkan rupiah kecil merusak integritas besarmu • Pelayanan terbaik dimulai dari kejujuran • Integritas adalah kehormatan yang tidak berarti • Bersama mewujudkan pelayanan Prima
PENGADILAN NEGERI MAKALE

LOADING, MOHON DITUNGGU YA

Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

 

Memeriksa koneksi... 0%