ℹ️ A. Ketentuan Umum Pelayanan Informasi
- Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
- Prosedur Biasa; dan
- Prosedur Khusus.
- Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
- Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- Informasi yang diminta bervolume besar;
- Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- Informasi yang diminta belum secara tegas termasuk dalam kategori wajib diumumkan/disediakan publik atau rahasia, sehingga memerlukan pertimbangan dan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
- Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- Termasuk informasi publik yang telah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia;
- Tidak bervolume besar (jumlahnya terbatas); dan/atau
- Perkiraan biaya serta waktu penggandaannya dapat ditentukan dengan mudah.
📋 B. Prosedur Biasa
Pelayanan informasi dengan menggunakan Prosedur Biasa dilakukan sesuai dengan skema alur berikut:

- Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan menerima salinan bukti penerimaan.
- Petugas Informasi mencatat permohonan ke dalam Register Permohonan.
- Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait apabila informasi tidak membutuhkan izin khusus PPID.
- Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada PPID jika informasi yang diminta membutuhkan pengujian konsekuensi.
- PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis jika permohonan ditolak.
- Jika permohonan diterima, PPID meminta unit terkait menghitung estimasi biaya penggandaan dan waktu penyelesaian (maksimal 3 hari kerja) untuk dituangkan dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B.
- Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima dari PPID.
- Pemohon diberikan kesempatan meninjau terlebih dahulu fisik informasi sebelum memutuskan untuk menggandakannya.
- Jika Pemohon menyetujui fotokopi dokumen, pembayaran biaya perolehan dilakukan kepada Petugas Informasi dengan bukti tanda terima resmi.
- Dokumen elektronik (softcopy) dikirimkan via email atau disalin ke media penyimpanan Pemohon tanpa pemungutan biaya penggandaan.
- Petugas Informasi menyelesaikan penggandaan dan menyerahkan dokumen sesuai waktu yang ditentukan (maksimal 2 hari kerja sejak pembayaran).
- Waktu penyelesaian dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja untuk proses pengaburan informasi rahasia, atau 3 (tiga) hari kerja untuk dokumen bervolume besar.
- Untuk daerah dengan keterbatasan akses fotokopi, jangka waktu penyelesaian dapat disesuaikan paling lama perpanjangan 3 (tiga) hari kerja.
- Setelah menerima dokumen, Pemohon menandatangani kolom bukti penyerahan pada Register Permohonan.
⚡ C. Prosedur Khusus
Proses pelayanan informasi cepat melalui Prosedur Khusus mengikuti skema alur berikut:

- Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi di meja layanan Pengadilan.
- Petugas Informasi mencatat permohonan ke dalam Register Permohonan.
- Petugas Informasi bersama Penanggungjawab Informasi unit terkait langsung mencari dokumen dan menentukan rincian biaya perolehan.
- Apabila informasi sudah tersedia dan tidak memerlukan izin PPID, estimasi biaya dan waktu penyelesaian langsung dituliskan pada formulir permohonan.
- Pemohon dapat melihat/meninjau fisik informasi terlebih dahulu sebelum menentukan penggandaan.
- Proses pembayaran, penyalinan, dan penyerahan fisik informasi mengikuti ketentuan Prosedur Biasa.
💰 D. Biaya Perolehan Informasi
- Biaya perolehan informasi dibebankan langsung kepada Pemohon.
- Biaya terdiri atas biaya penggandaan riil (seperti fotokopi) serta biaya transportasi penggandaan jika diperlukan.
- Biaya penggandaan disesuaikan dengan tarif riil yang ditetapkan penyedia jasa fotokopi.
- Atasan PPID menetapkan standar biaya transportasi penggandaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah setempat.
- Penggandaan salinan putusan/penetapan untuk permohonan informasi umum tidak dikenakan biaya leges (bukan merupakan Salinan Resmi eksekusi).
⚖️ E. Syarat & Prosedur Pengajuan Keberatan
Pemohon berhak mengajukan keberatan apabila ditemukannya alasan berikut:
- Adanya penolakan atas permohonan informasi;
- Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- Tidak ditanggapisinya permohonan informasi sesuai batas waktu;
- Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi tanpa alasan sah;
- Pengenaan biaya penggandaan yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam pedoman.
📌 Permohonan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.
📝 F. Registrasi Pengajuan Keberatan
- Petugas Informasi wajib menyediakan Formulir Keberatan serta membantu pengisian formulir apabila diperlukan oleh Pemohon.
- Petugas Informasi menyerahkan langsung salinan formulir keberatan yang telah ditandatangani sebagai tanda terima resmi.
- Petugas Informasi mencatat pengajuan ke dalam Register Keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID (tembusan PPID) maksimal 2 (dua) hari kerja.
📬 G. Tanggapan atas Keberatan
- Atasan PPID wajib memberikan keputusan tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan dicatat.
- Keputusan tertulis Atasan PPID memuat:
- Tanggal dan nomor surat keputusan;
- Jawaban tertulis yang mendukung putusan PPID, atau membatalkan putusan PPID dan memerintahkan pemberian informasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja;
- Penetapan biaya penggandaan wajar apabila terdapat sengketa biaya.
- Petugas Informasi menyampaikan surat keputusan Atasan PPID kepada Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima, serta mengirimkan tembusan ke Biro Hukum & Humas Mahkamah Agung RI.
- Pemohon yang tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID berhak mengajukan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima.
📚 H. Reguasi & Dokumen Pedoman (SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011)
📜
Unduh 📥Surat Keputusan Utama SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran I SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran II SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran III SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran IV SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran V SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran VI SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran VII SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran VIII SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran IX SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran X SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran XI SK KMA No. 1-144/2011
📎
Unduh 📥Lampiran SK KMA Lampiran XII SK KMA No. 1-144/2011





