Prosedur Permohonan Informasi

1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
   • Prosedur biasa; dan
   • Prosedur khusus.
2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
   • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
   • Informasi yang diminta bervolume besar;
   • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
   • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan/tersedia setiap saat, atau informasi yang rahasia sehingga harus mendapat izin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
   • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
   • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik, sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik, dan sudah tersedia;
   • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
   • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Pelayanan informasi menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur berikut:

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan izin dari PPID.
4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta membutuhkan izin PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi jika permohonan ditolak.
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi memperkirakan biaya dan waktu penggandaan (dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B maksimal 3 hari kerja) jika permohonan diterima.
8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon jika ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum menggandakannya.
10. Dalam hal Pemohon memutuskan memperoleh fotokopi, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan menerima tanda terima.
11. Jika dokumen tersedia dalam bentuk elektronik (softcopy), Petugas Informasi mengirimkannya via e-mail atau flashdisk Pemohon tanpa dipungut biaya.
12. Petugas Informasi menggandakan dokumen dan menyerahkannya kepada Pemohon sesuai waktu termuat dalam Pemberitahuan Tertulis (maksimal 2 hari kerja setelah pembayaran).
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu perolehan 1 hari kerja untuk pengaburan informasi dan 3 hari kerja jika dokumen bervolume besar.
14. Untuk Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan sarana fotokopi, jangka waktu dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) hari kerja.
15. Setelah menerima fotokopi dokumen, Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

Proses pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus mengikuti skema alur berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi mencari dokumen serta memperkirakan biaya dan waktu penggandaan.
4. Apabila informasi telah tersedia dan tidak memerlukan izin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan perkiraan biaya dan waktu pada formulir permohonan.
5. Proses pembayaran, penyalinan, dan penyerahan salinan informasi pada Prosedur Khusus sama dengan Prosedur Biasa (poin 10 s.d. 15).
6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu dokumen sebelum memutuskan untuk menggandakannya.

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya terdiri atas biaya penggandaan (fotokopi) serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa penggandaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi penggandaan dengan memperhatikan kondisi wilayah (jika lokasi penyedia jasa jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap permohonan penggandaan putusan/penetapan tidak dikenakan biaya leges karena dokumen yang diberikan bukan salinan resmi.

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan apabila ditemukan alasan sebagai berikut:
   • Adanya penolakan atas permohonan informasi;
   • Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
   • Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
   • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   • Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
   • Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   • Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman.
2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

1. Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.
2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID (tembusan PPID) maksimal 2 (dua) hari kerja.

1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan keputusan tertulis selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dicatatnya keberatan.
2. Keputusan tertulis sekurang-kurangnya memuat:
   • Tanggal dan nomor surat tanggapan keberatan;
   • Tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID yang berisi salah satu hal berikut:
     • Mendukung sikap/putusan PPID disertai alasan jelas;
     • Membatalkan putusan PPID dan memerintahkan pemberian informasi (maksimal 14 hari kerja);
     • Memerintahkan PPID menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan informasi (maksimal 14 hari kerja); atau
     • Menetapkan biaya wajar yang dikenakan kepada pemohon.
3. Petugas Informasi menyampaikan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan.
4. Pemohon yang tidak puas berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan.