💻 Layanan Peradilan Elektronik (E-Court & E-Litigasi)
📜 PERMA No. 3 Tahun 2018
Mengatur mengenai Pengguna Terdaftar (Advokat yang terverifikasi Pengadilan Tinggi), pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara (e-payment), dan pemanggilan para pihak (e-summons).
⚖️ PERMA No. 1 Tahun 2019
Mengembangkan fitur e-Litigasi (persidangan secara elektronik) serta memperluas kategori pengguna menjadi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain (Masyarakat Umum, BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, & Kuasa Insidentil).
👤 Persyaratan Akun Pengguna Lain (Non-Advokat)
Pengguna Lain dapat memperoleh akun melalui meja e-Court di Pengadilan Negeri Makale dengan membawa dokumen persyaratan berikut:
👨💼 Perorangan
- KTP / Surat Keterangan pengganti KTP resmi.
🏛️ Kementerian / Lembaga / BUMN
- KTP / Surat Keterangan pengganti KTP;
- Kartu Pegawai (Karpeg);
- Surat Kuasa / Surat Tugas resmi.
⚖️ Kejaksaan
- KTP / Surat Keterangan pengganti KTP;
- Kartu Pegawai (Karpeg);
- Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas.
🏢 Badan Hukum
- KTP / Surat Keterangan pengganti KTP;
- Surat Keputusan (SK) Karyawan;
- Surat Kuasa Khusus.
📑 Kuasa Insidentil
- KTP / Surat Keterangan pengganti KTP;
- Surat Kuasa Khusus;
- Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan.
🔄 5 Tahapan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)
Sidang pertama dilangsungkan tatap muka di ruang sidang Pengadilan Negeri Makale. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, persidangan elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak.
Hakim Ketua menetapkan agenda persidangan (court calendar). Penyampaian Jawaban, Replik, dan Duplik dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP dalam format PDF dan RTF/DOC.
Para pihak mengunggah dokumen surat bermaterai ke sistem. Bukti fisik asli ditunjukkan langsung di muka sidang. Pemeriksaan saksi/ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh (*teleconference* audio-visual).
Dokumen kesimpulan diunggah melalui e-Court. Setelah diverifikasi oleh Majelis Hakim, dokumen akan terkirim secara otomatis kepada pihak lawan saat persidangan ditunda untuk pembacaan putusan.
Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam format PDF melalui e-Court dan dianggap sah dihadiri oleh para pihak. Salinan cetak/elektronik dapat diminta sesuai ketentuan PNBP & materai.





